Wapres Sebut Semua Unit Usaha Syariah Harus Dipisahkan

Wapres Sebut Semua Unit Usaha Syariah Harus Dipisahkan

Wapres mengingatkan kembali kewajiban seluruh unit usaha syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan Unit Usaha Syariah (UUS) harus memisahkan diri dari induknya atau melakukan spin off sesuai waktu yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden usai menerima pimpinan Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).


“Wapres sudah memberikan instruksi aturan yang harus dipatuhi, harus dipatuhi, artinya semua UUS bank konvensional harus di-spin off atau dipisah,” kata juru bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam keterangannya usai mendampingi Wapres. dalam rapat, Senin (12/12/2020) 9).


Masduki menjelaskan alasan pernyataan Wapres bahwa spin-off itu wajib karena berdasarkan aturan perundang-undangan. Diketahui, kewajiban pemisahan UUS diatur dalam UU No. di Bank Umum Syariah. Bank Umum (bis).

READ  Minggu ini, turnamen WSOE Dota 2 dipertandingkan


Namun, Ma’ruf mengatakan Masduki tidak memungkiri ada unit usaha syariah yang belum siap bubar, apalagi unit usaha syariah yang masih kecil. Terkait hal tersebut, ketua harian Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Unit Usaha Syariah.


“Jadi yang terpenting kita laksanakan aturannya dulu, kalau ada yang siap alhamdulillah, kalau ada yang belum siap, OJK akan memberikan solusi ke depannya,” kata Masduki.


Wapres juga menyoroti kekurangan-kekurangan atau tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan dalam implementasi undang-undang ini, agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan lebih lanjut.


“Namun Wapres menegaskan UUS sesuai aturan harus terungkap sesuai arahan Wapres ke DSN dan kita berharap tidak ada kendala di lapangan,” ujarnya.

READ  [TTS] Makanan apa yang terhubung? Cek jawaban dan alasan asumsi ini sembari mengasah otak YGY!


Masduki menjelaskan, BPH DSN MUI bertemu dengan wakil presiden hari ini dengan agenda terkait laporan perkembangan terkini perbankan syariah. Dari laporan tersebut, masih ada beberapa UUS yang masih dibangun menjadi unit induk yaitu BUK, dan ada juga yang dibangun menjadi BUS.


Namun, dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa UUS milik BUK harus melakukan spin-off paling lambat 15 tahun setelah undang-undang tersebut diterbitkan sejak tahun 2008. Dengan kata lain, UUS harus dipisahkan dari BUK induk sebelum akhir tahun 2023.


“DSN minta arahan dari Wapres tentang hal ini, bagaimana dengan UUS yang masih di bawah naungan induk perusahaannya dan belum dipecah, kan, padahal sebenarnya sudah lama saya rasa tidak terlalu lama. , hampir kurang dari setahun pada Juni 2023,” katanya.

READ  Driver Printer Canon PIXMA Ink Efficient E410


Hadir dalam audiensi tersebut Presiden BPH DSN MUI Hasanudin, Wakil Presiden BPH DSN MUI Adiwarman A. Karim, Sekretaris BPH DSN MUI Jaih Mubarok, dan Wakil Sekretaris BPH DSN MUI Asep Supyadillah.


Sementara itu, Wakil Presiden didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.

Source : jabarpost.id

You May Also Like

About the Author: Omar Dzaki Khawarizmi